ANALISIS INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN (Studi Kasus: Faskes Tingkat I Mojokerto)

Abstract

Abstrak: Paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah pasca diberlakukannya UU no 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah memberikan dampak pada paradigma penyelenggaraan yang good governance sehingga pemerintah
daerah berusaha optimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara pemerintah mengeluarkan peraturan menteri no 14 tahun 2017 tentang penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit penyelenggara pelayanan publik, peraturan ini sebagai dasar hukum dan
pedoman yang digunakan untuk penilaian penyelenggaraan kepuasan masyarakat bagi penyelenggara pelayanan publik
tidak terkecuali Fasilitas Kesehatan (faskes) Tingkat I Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I Kabupaten Mojokerto. Pengukuran indeks
kepuasan masyarakat pada Faskes Tingkat I ini meliputi 27 Puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan Kabupaten
Mojokerto dengan sempel yang berbeda – beda. Hasil dari penelitian ini adalah nilai IKM rata-rata tiap puskesmas
adalah 86,33 dengan kinerja baik, nilai IKM tertinggi adalah 89,75 yaitu Puskesmas Trawas dengan kinerja sangat baik,
dan nilai IKM terendah adalah 85,50 yaitu Puskesmas Gayaman dengan kinerja baik.
Kata kunci: good governance, indeks kepuasan masyarakat, permenpan rb no 14 tahun 2017